Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur di dua kabupaten: Bangkalan dan Sampang, diulang. Di Pamekasan dilakukan penghitungan suara ulang. Dengan demikian, boleh dikata juga, Pikada di provinsi dengan 37 juta penduduk itu, digelar untuk ketiga kalinya. Biaya yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jatim untuk menggelar dua kali hajatan pesta demokrasi lokal itu sebesar Rp 770 miliar. (angka itu beneran lho, enggak pake boong).

Entah berapa duit lagi yang harus dikeluarkan untuk Pilkada Jatim "putaran ketiga" nanti. Pastinya memang tak akan sebesar penyelenggaraan sebelumnya. Tapi, angka yang mendekati Rp 1 triliun itu tidak sedikit, bahkan sangat tidak sedikit. Sementara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim pada 2008 sebesar Rp 7,3 triliun. Dengan demikian, kira-kira, hampir 12 persen uang rakyat dipakai hanya untuk pilkada.


Oh ya, duit yang mendekati Rp 1 triliun itu belum termasuk biaya yang dikeluarkan masing-masing cagub dan cawagub pada Pilkada putaran pertama atau putaran kedua untuk kepentingan seluruh urusan kampanye atau pemenangan. Gosip yang beredar (memang tidak valid, boleh saja disebut kabar burung), untuk Pilkada putaran pertama dan kedua, pasangan Sukarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) dan Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Kaji) anggaran biaya kampanyenya justru melebihi biaya yang dikeluarkan KPUD Jatim. Konon, Karsa menganggarkan sekira Rp 1 triliun dan Kaji sebesar Rp 800-an miliar. Itu baru anggaran dari dua pasangan cagub dan cawagub, belum tiga pasangan lainnya gagal memasuki putaran kedua.

Tak ada kemampuan untuk menelisik berapa biaya sesungguhnya yang dikeluarkan masing-masing pasangan cagub dan cawagub. Namun, dalam penghitungan "gampang-gampangan", seluruh ongkos proses "audisi" pemimpin Jatim itu memanglah tidak sedikit. Hitung saja mulai dari "mahar" bagi partai politik pengusung atau pendukung, iklan di media massa (cetak atau elektronik dan media berbasis internet), biaya cetak sekaligus pemasangan atribut, honor tim sukses, honor saksi, politik uang, hingga menyewa pengacara saat terjadi sengketa. Semua urusan itu tak ada yang gratis. Kisarannya ratusan hingga miliaran rupiah.

Fenomena hajatan berbiaya tinggi itu sesuai dengan semboyan masing-masing cagub dan cawagub. Karsa punya semboyan: "APBD untuk Rakyat". Itu artinya, APBD boleh saja dipakai membiayai dirinya (yang juga rakyat), tim suksesnya (rakyat pula) dan pendukungnya (pastinya juga rakyat). Semboyan Kaji pun tak kalah menarik. Pasangan yang diusung Partai Persatuan Pembangunan beserta 12 parpol non-parlemen plus Partai Demokrasi Indonesia itu bertekad tak akan mengandalkan APBD untuk membangun Jatim. "APBD Saja Tak Cukup untuk Bangun Jatim". Semboyan itu sepertinya boleh juga dimaknai bahwa Rp 7,3 triliun APBD masih terlalu sedikit untuk membangun Jatim, apalagi jika hanya Rp 770 miliar, tentu sangat sedikit. Artinya pula, jika Rp 7,3 triliun itu semuanya dipakai untuk Pilkada, masih wajar kok. He..he..he.. .

Tapi, semoga saja pemimpin Jatim masa depan bisa melipatgandakan APBD itu. Amin.