Natal 2008 memberikan kesan tersendiri bagi pribadi saya. Bukan lantaran saya mendapatkan kasih Kristus pada hari itu, sebab saya adalah seorang muslim. Melainkan karena saya semakin meyakini bahwa umat beragama sejatinya adalah bersaudara. Saya merasa mendapatkan pencerahan baru bahwa kerukunan antarumat beragama adalah sebuah keniscayaan. Ya, keniscayaan, bukan keharusan atau kewajiban.

Kamis, 25 Desember 2008 malam, saya menyaksikan tayangan film dokumenter di salah satu televisi swasta nasional. Film tersebut berkisah tentang keberadaan Gereja Nativity, di Bethlehem, Tepi Barat, Palestina. Gereja itu (pernah) menjadi tempat berlindung 400 warga dan gerilyawan Palestina dari kejaran tentara Israel. Mereka yang sebagian besar adalah muslim berlindung di gereja yang diyakini merupakan tempat kelahiran Yesus pada lebih 2.000 tahun silam itu.

Diceritakan pula di film itu bahwa Gereja Nativity merupakan kawasan netral, tak ada hubungannya dengan konflik Palestina-Israel. Namun, gereja itu justru menjadi tempat di antara medan pertempuran gerilyawan Palestina dan tentara Israel. Tugas para pastor dan suster tidak hanya melayani peziarah dan jemaah yang datang untuk sembahyang, tapi juga melindungi siapa pun tanpa memandang latar belakang ras dan agama, termasuk warga Palestina maupun Israel.

Jujur saja, saya baru mengetahui hal itu (tolong jangan tertawakan ketidaktahuan saya ini). Selama ini yang saya tahu adalah bahwa di sana ada sebuah gereja yang dipercaya sebagai gua kandang domba tempat bayi Yesus dilahirkan. Selama ini yang saya pahami, gerilyawan Palestina yang (sebagian besar) muslim itu saling gempur dengan tentara Israel yang kaum Yahudi.

Selain itu, hal yang saya ketahui adalah bahwa muslim Palestina dan Yahudi Israel sama-sama menjadi korban perang. Pengetahuan saya alpa bahwa warga sipil Palestina yang menganut Kristen Ortodok pun menjadi korban “perang abadi” itu. Ironisnya, sebagian saudara muslim saya di Tanah Air memahami perang itu merupakan “sekedar” konflik Muslim Palestina dengan Yahudi Israel. Padahal, kenyataannya tidaklah sesederhana itu.

Konflik Israel-Palestina, bagian dari konflik Arab-Israel yang lebih luas, adalah konflik yang berlanjut antara bangsa Israel dan bangsa Palestina.

Konflik Israel-Palestina bukanlah sebuah konflik dua sisi sederhana. Barangkali sebagian memahaminya bahwa dari konflik itu seolah-olah seluruh bangsa Israel (atau bahkan seluruh orang Yahudi yang berkebangsaan Israel) memiliki satu pandangan yang sama, sementara seluruh bangsa Palestina memiliki pandangan yang sebaliknya.

Di kedua komunitas terdapat orang-orang dan kelompok-kelompok yang menganjurkan penyingkiran teritorial total dari komunitas yang lainnya. Sebagian menganjurkan solusi dua negara. Dan, sebagian lagi menganjurkan solusi dua bangsa dengan satu negara sekuler yang mencakup wilayah Israel masa kini: Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur.

Tapi, apa pun yang melatarbelakangi perang itu, dan mana pun wilayah yang diperebutkan Palestina maupun Israel, korban sudah terlalu banyak. Tulisan ini tidak bermaksud memberikan masukan solusi atas konflik kedua bangsa tersebut. Melainkan hanya ingin menegaskan kembali bahwa Kristiani di Palestina telah menyediakan Gereja Nativity sebagai tempat perlindungan bagi sekian (entah berapa jumlah pastinya) saudara saya sesama muslim Palestina.

Saya ingin menegaskan kembali bahwa hubungan saling membantu, saling menolong, saling menghargai dan menghormati antarumat beragama bukanlah kewajiban, tapi keniscayaan. Hal yang dilakukan Kristiani di Gereja Nativity pada Muslim Palestina (dan juga Yahudi Israel) bukti jelas bahwa agama (apa pun) tak pernah mengajarkan kekerasan, tak pernah menganjurkan permusuhan. Jika ada opini bahwa agama merupakan penyebab konflik tersebut, itu hal yang dipaksakan. Terima kasih, Nativity!

Pasukan antiteror TNI/Polri berhasil melumpuhkan anggota teroris yang menduduki sebuah hotel di Jakarta, Minggu (21/12). Terlihat Tim Penanggulangan Teror (Gultor) Komando Pasukan Khusus (Kopasus) bersama anjing pelacak diterjunkan di hotel itu melalui sebuah helikopter.

Sejumlah anggota tim Gultor Kopasus berusaha masuk melalui jendela hotel. Pasukan terlihat berhasil membebaskan sandera yang ditawan para teroris. Tampak pula seorang anggota Gegana Markas Besar Polri sedang mengoperasikan robot penjinak bom.

Pasukan seluruhnya berpakaian serba hitam dan dilengkapi senjata otomatis. Mereka dilengkapi pula dengan helm, masker dan kacamata serta rompi tahan peluru yang seluruhnya juga berwarna hitam.

Wah, kerreenn... Tapi, maaf, itu hanya simulasi. Artinya bukan kejadian sungguhan. Aksi tersebut merupakan latihan gabungan antara TNI/Polri. Tidak hanya digelar di sebuah hotel tersebut, melainkan juga secara serentak di Selat Malaka, Jakarta, Semarang (Jawa Tengah), Yogyakarta, Surabaya (Jawa Timur) dan Denpasar (Bali). Melibatkan 6.597 personel lapangan dan 350 personel posko.

Entah sebagai bentuk antisipasi menyusul aksi teror di Mumbai, India, pada akhir November lalu, atau memang merupakan latihan rutin antara TNI dan Polri. Tapi, sebuah sumber mengatakan, simulasi itu untuk melatih kesigapan dan ketanggapan dalam menghadapi aksi terorisme di Indonesia menjelang Natal, Tahun Baru dan Pemilu 2009.

Dari seluruh aksi simulasi penanggulangan teror yang digelar secara serentak di enam lokasi di kota yang berbeda itu, tak ada laporan bahwa pasukan TNI-Polri gagal. Semuanya berhasil. Seluruhnya berjalan sesuai rencana dan sistematis. Pasukan penyelamatan datang tepat waktu. Sandera berhasil dibebaskan. Teroris sukses dibekuk.

Kejadian itu mengingatkan saya tentang sebuah ancaman teror bom yang diterima seorang staf sebuah gedung di kawasan Kramat Raya, Jakarta, awal Desember lalu. Ancaman bom melalui telepon itu diterima sekira pukul 13.15 WIB. Dan, seketika itu juga, langsung dilaporkan ke Markas Kepolisian Resor Jakarta Pusat yang berjarak sekira 100 meter dari lokasi yang diancam bom.

Namun, kisah sukses seperti yang terjadi pada simulasi penanggulangan teror tersebut di atas tidak terjadi. Bom—seperti ancaman sang peneror—memang tak ada. Tapi, Tim Gegana Satuan Brimobda Metro Jaya tiba di lokasi sekira pukul 15.00 WIB (mungkin lebih). Itu artinya, tim khusus yang bertugas mengatasi teror dan penjinakan bahan peledak tersebut, datang ke lokasi lebih dari 2 jam setelah ancaman bom diterima. Saya tidak sedang dalam pengaruh alkohol saat menulis “2 jam” itu. Benar, Gegana datang 2 jam kemudian.

Padahal, sang peneror itu mengatakan bahwa bom yang ia pasang di gedung tersebut akan meledak 3 menit setelah telepon ditutup. Itu artinya, jika bom memang ada, dan lalu meledak, tak akan ada siapa pun yang dapat berbuat banyak. Apalagi tim Gegana.

Pasukan detasemen itu bahkan kalah cepat tiba di lokasi dibanding para wartawan. Sekira 30 menit setelah ancaman bom itu diterima, beberapa wartawan (elektronik, cetak dan online) sudah berada di lokasi. Para wartawan pun terlihat santai setelah mengetahui (lebih tepatnya: menduga kuat) bahwa ancaman bom itu nihil alias tidak ada. Beberapa ada yang mengetik laporan (berita) melalui ponsel untuk dikirim ke redaksi di kantornya.

Saat unit Gegana bersenjata lengkap datang (terlambat), saya memberi tahu kawan-kawan wartawan. “Eh, Gegana datang, tuh.” Lalu, seorang kawan wartawan sebuah stasiun radio menimpali: “Ya, sudah, kasih mereka duit, biar mereka cepat pulang.” Disambut seorang kawan wartawan lainnya dengan nada bercanda: “Ya, mereka itu Densus 86 Anti-Tekor.” Bukan Densus 88 Anti-Teror yang konon disinyalir dibiayai Amerika Serikat itu.

Angka “86” (bukan “88”) merupakan istilah yang berkembang pada sebagian kalangan wartawan yang menerima ‘amplop’ dari narasumber. Sedangkan “tekor” merupakan bahasa Jawa yang maknanya “merugi”. Jadi, “anti-tekor” artinya, tidak mau merugi. Apakah Densus 88 Anti-Teror itu juga bisa disebut Densus 86 Anti-Tekor? Saya tidak tahu. Kalau pun tahu, saya tidak mau menjawabnya.

Foto: Inilah.com

Beberapa pekan terakhir, wacana golput alias sikap politik tidak menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum (pemilu) semakin menguat. Golput memang bukan istilah baru dalam kamus politik di Indonesia. Ia sudah ada sejak bangsa ini mengenal istilah demokrasi atau lebih tepatnya setelah mengenal pemilu.

Namun demikian, sikap politik yang sejatinya pribadi itu, belakangan seakan menjadi sebuah gerakan atau wacana bersama, setidaknya oleh para elit politik. Wacana tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu itu dipicu pernyataan mantan presiden KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang menyerukan masyarakat agar tidak memilih dalam Pemilu pada 2009 mendatang.

Rupanya, seruan cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy’ari itu ditanggapi serius oleh para elit partai politik dan petinggi negara di Republik ini. Sebagian ulama Partai Kebangkitan Bangsa pun sempat mengeluarkan fatwa bahwa berpartisipasi dalam pemilu adalah fardu kifayah atau kewajiban kolektif. Dan, golput hukumnya haram.

Wacana itu terasa semakin mengemuka saat Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid melontarkan usulan agar NU, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bersama tentang hukum haram golput. Praktisi dan para pengamat politik pun tak ketinggalan urun komentar.

Gagasan bekas presiden Partai Keadilan (Sejahtera) itu cukup beralasan. Pasalnya, ia menilai bahwa indikasi golput pada Pemilu mendatang sangat besar. Sejumlah hajatan pesta demokrasi lokal atau pemilihan kepala daerah yang banyak diwarnai sikap golput, merupakan bukti nyata atas kekhawatiran itu.

Fatwa haram golput tersebut barangkali bisa menjadi solusi atas kekhawatiran makin maraknya ‘tren’ golput. Fatwa itu bisa saja ‘memaksa’ rakyat untuk tidak golput. Tapi, hal itu jelas bertentangan dengan prinsip kebebasan. Golput atau tidak golput, sejatinya adalah hak setiap warga negara. Kedua sikap tersebut dijamin oleh konstitusi.

Alasan paling masuk akal atas sikap golput adalah bahwa berpartisipasi dalam pemilu pun tak bakal mengubah keadaan. Para elit partai bukannya sibuk memikirkan nasib dan penderitaan rakyat, yang terjadi justru sibuk berkonflik. Tak semua partai, memang. Tapi fenomena itu terjadi pada hampir semua partai besar. Pemerintahan sekarang yang merupakan hasil pemilu 2004 pun tak banyak berbuat banyak selama masa kerjanya.

Itu di satu sisi. Di sisi yang lain, pilihan golput ternyata juga dinilai sebagian pengamat politik sebagai sikap yang tidak tepat. Kalau tidak salah, Profesor Riset pada Pusat Penelitian Politik LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Ikrar Nusa Bakti pernah mengatakan, golput bisa diartikan sebagai sikap tidak mau berdaulat dengan negara ini. Nah, lo!

Jika mengikuti pandangan Ikrar, siapa pun warga negara yang memilih golput, berarti ia tidak ingin berdaulat atau tidak mengakui keberadaan Republik ini. Artinya, jika sudah menolak berdaulat, maka ia tidak dapat disebut sebagai warga negara, tidak punya hak untuk protes, tidak punya hak perlindungan hukum, serta tidak punya hak-hak lainnya.

Kedua pilihan tersebut (golput atau tidak golput), bagi saya, sama-sama tidak mengenakkan. Keduanya ibarat saya sedang sangat membutuhkan obat untuk menyembuhkan sakit kepala. Lalu, ada orang menawarkan obat, tapi orang tersebut tak dapat menjamin obatnya manjur dan dapat mengobati sakit kepala saya. Namun, jika saya menolak meminum obat tersebut, maka tak ada harapan lagi bagi saya untuk sehat kembali.

Golput atau tidak golput pun demikian. Tak ada jaminan jika saya (atau bahkan seluruh rakyat) berpartisipasi dalam pemilu, lalu nasib negeri ini akan lebih baik. Jika memilih golput, bisa jadi saya dianggap tidak memiliki hak sebagai warga negara. Adakah pilihan selain golput dan tidak golput?

Atau, mau pindah kewarganegaraan menjadi warga negara Amerika Serikat? Oh, enggaklah. Nanti saya dilempar sepatu seperti yang terjadi pada Presidennya, George W. Bush. Lagipula saya penganut fanatik paham “Hujan batu di negeri sendiri, lebih baik daripada hujan emas di negeri orang.”

Seorang jurnalis stasiun Televisi Baghdadia melempar sepatunya ke arah Presiden Amerika Serikat, George W. Bush, saat konferensi pers bersama Perdana Menteri Irak, Nuri Al Maliki, di Bagdad, Irak, Senin (15/12/2008).

Tindakan yang dilakukan jurnalis bernama Muntazar Al Zaidi itu sungguh ibarat tamparan keras bagi para jurnalis di planet ini. Bukan lantaran aksi supernekadnya, melainkan karena lemparannya tak mengenai sasaran. Padahal, Muntazar melakukannya dua kali.

Di masa mendatang, selain harus memiliki kemampuan jurnalistik yang memadai, penting bagi seorang jurnalis untuk dibekali keterampilan melempar sepatu. Agar lemparan selalu tepat mengenai sasaran, simaklah kiat-kiat berikut:

1. Latihlah kemampuan melempar Anda sesering mungkin. Setiap latihan, tak perlu lama, cukup 60 menit dalam sehari. Idealnya dilakukan 3 kali dalam sepekan selama 3 bulan. Tahapan ini penting untuk melatih otot pada bagian lengan dan bahu agar tidak mudah keseleo serta melatih melempar sepatu setepat mungkin.

2. Persiapkan ‘amunisi’. Layaknya serdadu yang hendak ke medan perang, amunisi harus cukup. Demikian pula bagi para jurnalis yang ingin melempar sepatu pada narasumber saat konferensi pers. Pastikan sepatu yang akan digunakan berbahan keras. Sepatu sejenis lars tentara bisa dipertimbangkan untuk digunakan.

3. Jangan sesekali mencoba menggunakan sepatu dengan macam-macam asesori berbahan logam berlebihan. Sepatu koboi, misalnya. Seorang jurnalis yang menggunakan sepatu jenis ini, tentu akan mengundang perhatian banyak orang alias norak. Selain itu, sepatu jenis ini tentu tak akan lolos saat melewati alat pendeteksi logam (metal detector) pada pintu pemeriksaan. Pemeriksaan semakin ketat jika yang akan menggelar konferensi pers adalah seorang kepala negara seperti Bush. Jika Anda memaksa menggunakannya, jangan menyesal jika nantinya bakal kehilangan dua momentum besar: meliput acara dan melempar sepatu.

4. Pastikan posisi Anda sedekat mungkin dengan obyek sasaran. Tahapan ini penting untuk diperhatikan. Pasalnya, dalam kasus Bush, Muntazar berada cukup jauh, yakni sekira 6 meter dari obyek. Faktor itulah yang menjadi salah satu sebab aksinya gagal total. Jarak tersebut barangkali bukan masalah serius jika Muntazar adalah seorang jurnalis yang juga pelempar sepatu profesional.

5. Pastikan sasaran tak terlindungi. Kasus Bush, bisa dijadikan contoh. Ia berada dalam posisi terbuka, tak ada apa pun yang melindungi dirinya, termasuk pasukan pengamanan presiden. Ia juga tidak sedang di dalam mobil kepresidenan berlapis baja yang antipeluru. Jadi, cukup leluasa untuk melancarkan serangan melempar sepatu.

6. Pastikan sasaran terkunci. Usahakan lemparan sepatu tepat mengenai sasaran dalam sekali lontar. Jika ingin melakukannya lebih dari sekali, usahakan juga semuanya mengenai sasaran, jangan ada satu pun yang meleset. Untuk melakukan tahapan ini, pengendalian emosi menjadi sangat penting. Sebab, faktor lain yang menyebabkan Muntazar gagal melancarkan aksinya adalah ia tampak tak mampu mengendalikan emosi, amarah atau kebenciannya pada Bush. Akibatnya, bidikan tak mengarah tepat pada obyek sasaran. Dan, Bush pun punya kesempatan sekian detik untuk mengelak.

7. Ukur perkiraan ruang jika obyek bergerak atau mengelak. Maksudnya, Anda bisa mengira-kira seberapa lebar ruang yang tersedia untuk mengelak. Dalam kasus Bush, ia memiliki ruang tidak lebih dari 30 sentimeter untuk mengelak ke kanan atau ke kiri. Tahap ini gampang-gampang susah, apalagi jika Anda pelempar pemula. Sebab dibutuhkan naluri yang kuat. Kuncinya adalah pada latihan. Dan, rupanya Muntazar tak melakukan hal itu.

8. Pastikan pengamanan dalam kondisi lemah atau lengah. Kondisi tersebut dapat Anda manfaatkan sebaik-baiknya untuk melancarkan jurus langkah seribu alias kabur. Keberhasilan pada tahapan terakhir ini sangat bergantung pada keberuntungan Anda. Sebab, jika sudah melancarkan aksi melempar sepatu (gagal atau berhasil), pasukan pengaman presiden akan secepat kilat meringkus Anda. Seperti halnya yang dilakukan pasukan pengamanan presiden Bush saat meringkus Muntazar. Jadi, banyaklah berdoa.

Demikian kiat-kiat jitu melempar sepatu bagi para jurnalis. Semoga (tidak) bermanfaat. Edisi berikutnya akan diulas tentang kiat-kiat jitu menghadapi serangan lemparan sepatu bagi pasukan pengamanan presiden. Ada yang tertarik membantu?

Tak lama lagi, dunia perfilman di Tanah Air bakal diramaikan dengan kehadiran film baru, judulnya: Merantau. Film bergenre laga itu dibintangi aktris kenamaan, Christine Hakim serta Alex Abbad, Donny Alamsyah, altet pencak silat nasional, Iko Uwais dan dua aktor asing aktor asing seperti Mads Kudal asal Denmark dan Laurent Buson (Prancis).

Film yang digarap sutradara asal Inggris, Gareth Huw Evans, itu sepertinya layak untuk diapresiasi lebih oleh publik Indonesia. Pertama, dilihat dari bintangnya. Biasanya, nih, film yang “bagus” atau “berkualitas” bisa dilihat dari aktor atau aktris pemerannya. Demikian pula sebaliknya. Sederhananya, sang aktor atau aktris turut menyumbangkan poin atas penilaian publik.

Mendengar nama Christine Hakim ikutan dalam film tersebut, saya yakin, sang sutradara tak mau main-main dalam penggarapannya. Logikanya, memasang aktris yang nge-top lewat film Tjoet Nya' Dhien plus bertarif mahal itu, pastinya tak bakal disia-siakan hanya untuk berperan dalam film ecek-ecek.

Sang Bintang yang juga peraih (kalau tidak salah) 6 Piala Citra itu pun, rasanya, bakal menolak tawaran bermain di film macam Hantu Terowongan Casablanca atau Love Is Cinta. Kalau pun Christine Hakim mau, seluruh biaya produksi film macam begituan, pastinya akan habis hanya untuk ‘honor’ sang bintang yang juga peraih penghargaan Best Actrees di Asia Pasific International Film Festival itu. Sebab, film seperti itu cukup bermodal judul yang heboh. Soal cerita, gambar, dan kemampuan akting para pemainnya, itu urusan nomor 27.

Seorang teman berkomentar pada saya ketika saya beritahu perihal film Merantau itu. “Kalau bintangnya Christine Hakim, itu sudah jaminan mutu, filmnya pasti bagus. Enggak usah liat siapa sutradaranya. Kamu (maksudnya: saya) yang menyutradarai pun, kalau yang main Christine Hakim, pastinya bagus. Saya pasti nonton,” terangnya.

Alasan kedua adalah film yang akan dirilis pada April 2009 itu mengangkat tema beladiri khas Indonesia, yakni, pencak silat. Merantau mengangkat cerita salah satu tradisi di Minangkabau, Sumatera Barat, di mana seorang anak laki-laki harus melakukan perjalanan guna memperoleh nama untuk dirinya.

Mendengar istilah “pencak silat” yang merupakan ilmu bela diri khas Indonesia atau Asia itu, saya jadi teringat film laga jadul seperti Si Buta dari Gua Hantu, Si Jampang, Si Pitung, atau Saur Sepuh, dan lain-lain. Saya kira, Merantau dapat menghidupkan kembali tokoh-tokoh jagoan berantem tersebut. Setidaknya, film tersebut dapat memperkenalkan atau memopulerkan kembali kesenian pencak silat yang berakar pada budaya Melayu itu.

Tak perlu berharap banyak bahwa Merantau bakalan dapat menyaingi film laga Barat garapan Hollywood layaknya Die Hard, The Matrix, James Bond atau Mission Impossible dan lain-lain. Atau, film laga Mandarin macam Once Upon a Time in China, The Forbidden Kingdom, Police Story, Crouching Tiger Hidden Dragon, atau Curse of the Golden Flower. Memang belum mungkin untuk menyaingi mereka. Tapi, setidaknya, Merantau dapat menjadi tontonan alternatif atas maraknya film bergenre memedi (hantu, mistik), film cinta-cintaan atau film lawakan (komedi) garing yang ada di negeri ini.

Sebab, film memedi yang kini ‘menghantui’ studio bioskop di Tanah Air itu, bukannya bikin ngeri atau takut saat menontonnya. Yang terjadi justru tertawa. Lucu, sih. Demikian pula film cinta-cintaan yang sedang ‘menebar virusnya’ pada kalangan remaja di Nusantara ini. Alih-alih mengajarkan cinta dan kasih sayang sejati, yang terjadi justru perselingkuhan, gaya hidup glamour dan hedonisme. Bagaimana dengan film komedi? Ooww…bagi yang sedang stres, saya sarankan jangan menonton film komedi Indonesia, nanti malah jadi sedih dan menangis.